Seiring dengan dakwaan keterlibatan menantu lelaki presiden Chen Shui Bian , Zhao Jien Ming dalam kasus insider trading perusahaan Taiwan Development , mengakibatkan media massa berlomba-lomba untuk memberitakan masalah ini , bahkan ketika ia menghadiri persidangan , terjadi konflik keras antara polisi pengadilan dengan pekerja media massa , yang mengakibatkan masalah kebebasan pers dan hak asasi kembali hangat dibicarakan.

　　Di negara demokrasi , kebebasan pers dan hak asasi manusia atau HAM sering diletakkan pada kedudukan yang sama , keduanya juga sama-sama penting. Tapi di Taiwan , setelah periode mobilisasi dihapuskan , media massa dengan cepat berkembang , media massa yang dikelola swasta bermunculan bagaikan jamur dimusim hujan , sehingga persaingannya sangat sengit , agar bisa mencapai porsentase pemirsa tertinggi , kadang-kadang dilakukan cara-cara bias seperti memotret atau merekam secara sembunyi-sembunyi , membuat berita palsu atau menjadikan berita sebagai hiburan , ditambah masyarakat biasanya menyukai hal-hal berbau "mengintip" , seleranya terhadap berita juga makin lama makin pedas , akibatnya dibawah siklus buruk dua hal diatas , situasi dari laporan berita yang menginvasi HAM sering terjadi.

　　Misalnya seperti dalam kejadian bencana tsunami Asia Selatan pada akhir tahun 2004 , seorang gadis yang bernama Yek Jia Ni yang selamat dari bencana tsunami di Pulau Phuket Thailand , ketika kembali ke Taiwan , ternyata tidak lepas dari incaran media massa. Meskipun Yek meminta agar para wartawan jangan memotretnya lagi dan saat itu ia sudah sangat marah , tapi wartawan tetap ingin mewawancarainya. Sedangkan setelah menantu presiden Chen Shui Bian , Zhao Jien Ming didakwa terlibat kasus insider trading , secara otomatis juga menjadi buruan media massa , dibawah situasi pihak terkait menyembunyikan diri dan tidak mau memberikan jawaban , puteranya Zhao Yi An juga menjadi topik sasaran lensa. Meskipun latar belakang kedua anak ini berlainan tetapi penampakannya yang menarik dan responnya yang jujur , menonjolkan masalah serius yakni kebebasan pers yang berlebihan telah melanggar HAM.

　　Ketua eksekutif Dana Pengembangan Penyiaran atau BDF Lin Yu Hui mengatakan , media massa selain sering secara tidak memadai menanyai anak-anak , termasuk mengumumkan nama korban atau nama anggota keluarganya , menunjukkan foto , merekam korban yang sedang menjalani perawatan atau memaksa pihak yang tidak terkait untuk menerima wawancara , semuanya dengan serius melanggar hak asasi mereka dan hak mereka untuk tidak menerima wawancara. Ia berpendapat , wartawan yang bekerja digaris terdepan masih mempunyai ruangan untuk memperbaiki diri namun kuncinya terletak pada pihak atasan dari berbagai media massa , yang sering tidak bisa membedakan antara masalah umum dan pribadi , tidak bisa membedakan nilai dan tidak bisa membedakan benar salahnya , mengemukakan kebijakan yang melampaui batasan berita. Lin Yu Hui mengatakan , pihak atasan media berita Taiwan , tidak mengerti apa yang disebut dengan masalah umum dan pribadi , sering dengan cara pribadi melanggar masalah umum , sama sekali tidak mengerti apa yang disebut dengan hak pribadi atau rahasia pribadi , tidak tahu apa yang disebut dengan menghormati hak asasi orang lain. Kedua adalah , tidak bisa membedakan nilai berita , misalnya para wartawan menunggu didepan kediaman Zhao Jien Ming dan merekam gambar Zhao naik taksi ke pengadilan , ini sama sekali tidak ada nilai beritanya juga tidak ada kaitannya dengan kasus yang terjadi.

　　Anggota eksekutif Asosiasi bagi hak asasi Taiwan atau TAHR Lai Shiu Ru juga berpendapat , setelah demokratisasi Taiwan , yang paling mudah melanggar HAM sebaliknya adalah wartawan , polisi dan penegak hukum , sedangkan yang paling mudah dilanggar HAM nya adalah penderita sakit jiwa dan anak-anak. Ia beranggapan , setelah dibukanya media massa , sehubungan dengan persaingan sengit dalam pasaran dan kurangnya pelatihan profesional , masing-masing media bagaikan memasuki hukum rimba , hasil dari persaingan buruk , juga mudah menimbulkan fenomena “ yang tidak baik mengusir yang baik”. Dilain pihak , budaya sosial dan pendidikan Taiwan juga muncul masalah yakni kurang peka terhadap masalah HAM , maka dari itu , ia mengimbau masyarakat untuk mengambil tindakan , agar haknya sendiri tidak dilanggar pihak lain. Lai Shiu Ru mengatakan , untuk masalah ini Taiwan semestinya bisa merenungkan lebih lanjut , ia juga setuju , kalau saat ini tidak ada jawaban tepat yang sangat banyak , namun ia merasa perlu mengambil tindakan secara bertahap , agar semuanya menyadari , dan konsep pikiran terhadap HAM makin peka , makin mengerti haknya ada dimana , tidak semestinya dilanggar.

　　Wakil manager seksi berita Televisi Formosa Tsai Cang Bo berpendapat , memang kini saatnya bagi media massa mengadakan introspeksi , perlu lebih lanjut menentukan definisi privasi atau hak pribadi dan menerapkan tindakan yang tidak melanggar privasi orang lain. Ia selain berharap Komisi Komunikasi Nasional atau NCC bisa mengembangkan fungsinya untuk mengawasi isi laporan berita , media surat kabar atau organisasi sosial juga semestinya secara berkala mengadakan penilaian terhadap isi laporan berita dari masing-masing media massa dan diumumkan pada pihak luar , dengan demikian , media elektronik demi menjaga reputasi dan kesan masyarakat terhadapnya mungkin bisa mengekang diri dan menerapkan swa disiplin.Tsai Cang Bo mengatakan , media cetak juga bisa mengembangkan fungsi sangat besar , pada saat ada kejadian besar, media cetak semestinya melaporkannya , melalui perbandingan , orang yang mentaati hukum , tentunya akan memberikan pujian pada orang yang mentaati aturan , ini bisa mempengaruhi reputasi media bersangkutan.

　　Sedangkan pengacara You Ing Foo menegaskan , dirinya bukan orang yang suka memperkarakan , tapi di luar negeri ada sangat banyak contoh klasik pelaporan berita yang melanggar HAM yang bisa dijadikan referensi bagi masyarakat Taiwan , ia berharap , pada saat hak seseorang dilanggar , semestinya berani mengadukannya agar dengan banyaknya kasus semacam ini bisa mengingatkan media massa untuk mengekang diri.