Upaya presiden menyerahkan beberapa kekuasaannya agar bisa kembali pada rancangan pemerintahan berkonstitusi

　Republik Tiongkok pada dasarnya merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem dua kepala pemerintahan yakni presiden dan perdana menteri, setelah presiden mengumumkan melepas beberapa kekuasaannya pada kabinet apakah Taiwan akan mengarah pada sistem parlementer dan kekuasaan presiden akan hilang? Setelah presiden Chen Shui Bian pada tanggal 31 Mei malam mengumumkan pelepasan beberapa kekuasaannya, ini menonjolkan masalah sistem pemerintahan di Taiwan. Banyak orang sering mengatakan, Taiwan mempunyai presiden pilihan rakyat tapi perdana menteri adalah pimpinan tertinggi administrasi, maka dari itu Taiwan bukan menerapkan sistem presidensiil juga bukan parlementer, melainkan sistem dua kepala pemerintahan.

　Sistem dua kepala pemerintahan berarti sebuah negara mempunyai dua pimpinan tertinggi, tapi berbagai negara didunia, tampaknya hanya ada sedikit negara yang menerapkan sistem semacam ini. Sistem presidensiil Perancis, diluar presiden masih ada perdana menteri, keduanya memiliki kekuasaan atau bukan jabatan belaka maka sistem yang diterapkan Perancis sering dipergunakan untuk dibandingkan dengan Taiwan.

　Tapi, asisten dosen fakultas politik Universitas Soochow Wu Tzi Zhong terus menegaskan, didunia hanya ada sistem semi presidensiil, tidak ada sistem dua kepala pemerintahan, di Taiwan bisa muncul istilah sistem dua kepala pemerintahan, mempunyai latar belakang sejarah istimewa. Wu mengatakan, ia ingin dengan jelas membedakan, Perancis adalah sistem semi presidensiil, sebenarnya sistem dua kepala pemerintahan diciptakan oleh Taiwan sendiri, ini ada latar belakang politiknya. Dulu ketika KMT kalah pemilu, berpendapat bisa terus memiliki hak administrasi, beranggapan perdana menteri semestinya bisa menandingi presiden, baru menciptakan sebuah istilah yang disebut sistem dua kepala pemerintahan, sebenarnya ini tidak sesuai dengan theori ilmiah. Maka Perancis dengan jelas adalah sistem semi presidensiil, atau dengan kata lain, sebuah perusahaan tidak mungkin ada dua presiden atau ketua, jadi satu negara tidak mungkin ada dua kepala negara? Oleh karena itu, sistem dua kepala pemerintahan kedengarannya aneh, sedangkan Taiwan sebenarnya merupakan perubahan dari sistem semi presidensiil.

　Tapi meskipun sama sistem semi presidensiil, antara Taiwan dan Perancis ada perbedaannya, presiden Perancis selain bisa menunjuk perdana menteri juga bisa mengetuai sidang negara yakni sidang kabinet. Presiden Perancis bisa setiap saat mengadakan referendum, bisa menolak kasus yang diajukan parlemen, bahkan bisa berinisiatif membubarkan parlemen. Meskipun presiden Taiwan juga bisa menunjuk perdana menteri tapi tidak bisa berpartisipasi dalam sidang kabinet, juga tidak bisa berinisiatif membubarkan parlemen, hanya setelah mengajukan pembubaran kabinet pada parlemen, baru bisa membubarkan parlemen, tampak degan jelas kalau kekuasaan presiden Perancis lebih tinggi dari presiden Taiwan.

　Kendati demikian, presiden Taiwan juga tidak mau mengalah, bahkan dalam tingkat kebebasan menunjuk pedana menteri, melebihi presiden Perancis, presiden Taiwan dipilih secara langsung oleh rakyatnya, sedangkan perdana menteri yang merupakan pimpinan tertinggi administrasi, ditunjuk langsung oleh presiden.Asisten periset paska sarjana Ilmu Sosial Akademia Sinika Hsu Yung Ming mengatakan, setelah Taiwan mengadakan amandemen konstitusi berkali-kali, penetapan akan kekuasaan presiden sebenarnya sangat jelas, karena kita tahu, presiden bisa menunjuk perdana menteri tanpa persetujuan Yuan Legeslatif, saat ini banyak orang berpendapat, apakah perdana menteri menjadi ketua penasehat presiden atau bukannya pimpinan tertinggi administrasi, karena sumber kekuasaan perdana menteri bukan berasal dari pemilu.

　Meskipun perdana menteri Perancis dinominasikan presiden tapi kekuasaan perdana menteri sebenarnya berasal dari parlemen, presiden Perancis harus menominasikan perdana menteri dari kelompok mayoritas dalam parlemen. Hingga saat ini, situasi ini tidak pernah terjadi di Taiwan, walaupun pada tahun 2000 ketika presiden Chen Shui Bian baru menduduki jabatannya, pernah menunjuk Tang Fei dari KMT menjadi perdana menteri, tapi kala itu, dibawah kerangka pemerintahan seluruh rakyat, Tang Fei bergabung dengan pemerintah dengan status pribadi atau bukan mewakili KMT.

　Berikutnya, presiden Chen memegang kekuasaan dalam urusan antar selat Taiwan dan hubungan luar negeri, meskipun perdana menteri adalah pimpinan tertinggi administrasi tapi lebih mengutamakan administrasi dalam negeri, untuk kebijakan utama diplomatik dan pertahanan nasional tetap ditentukan oleh presiden. Meskipun presiden mengumumkan pelepasan beberapa kekuasaannya, tapi tetap melaksanakan kekuasaan yang ditetapkan dalam konstitusi, kalau dlihat dari sudut ini, bisa memisahkan kekuasaan dan tanggung jawab presiden dan perdana menteri disamping itu tindakan ini juga memberikan makna lebih besar dalam partai DPP.

　Tapi, hak dan tanggung jawab presiden dan perdana menteri, jauh-jauh sebelumnya telah ditetapkan dalam konstitusi, pada dasarnya tidak ada masalah yang disebut dengan pelepasan kekuasaan, bila tidak akan dipandang sebagai penyerahan kekuasaan secara pribadi. Maka dari itu, presiden mengumumkan pelepasan beberapa kekuasaannya, pada prinsipnya kembali pada disain konstitusi, presiden dan perdana menteri masing-masing mempunyai tugasnya, perdana menteri bertanggung jawab pada presiden dan hasil kinerja presiden bertanggung jawab pada masyarakat. Mengenai setelah penyerahan kekuasaannya, apakah dalam pengoperasian pragmatis, kekuasaan presiden akan lebih kecil dari sebelumnya? Asisten periset paska sarjana Ilmu Sosial Akademia Sinika Hsu Yung Ming mengatakan, kalau menurutnya, dua belah selat sebenarnya merupakan inti paling utama dari Taiwan, kalau kekuasaan atas masalah ini tetap dipegang oleh presiden, dimasa depan, presiden tetap mempunyai kekuasaan sangat besar, bisa dilihat kalau presiden semestinya akan memainkan peran penting dalam masalah antar selat Taiwan, diplomatik dan lawatan kepala negara di paruh kedua tahun ini. Maka dari itu, presiden tetap memegang kekuasaan besar dan mewakili negara, ia tidak akan menjadi presiden semu meskipun melepaskan beberapa kekuasaannya dan Taiwan juga tidak akan menjadi negara yang menerapkan sistem parlementer.