QR Code

PM Perintahkan Segera Dirikan Dewan Promosi Transisi Keadilan

2017-12-07
  • PM Perintahkan Segera Dirikan Dewan Promosi Transisi Keadilan

    PM Perintahkan Segera Dirikan Dewan Promosi Transisi Keadilan

    Perdana Menteri William Lai pada Kamis 7 November dalam rapat kabinet mengatakan, “aturan transisi keadilan” dibawah upaya Yuan Legislatif saat ini tengah diloloskan pembacaan tahap ketiga. (Foto : Hsiao Zhao-ping)

(Taiwan, ROC) – Perdana Menteri (PM) William Lai (賴清德) pada Kamis 7 November dalam rapat kabinet mengatakan, “aturan transisi keadilan” dibawah upaya Yuan Legislatif saat ini tengah diloloskan pembacaan tahap ketiga. Beliau mengatakan, aturan ini melambangkan lembaran baru demokrasi Taiwan. Ini sangat penting untuk memperdalam nilai kebebasan demokrasi, tidak hanya janji pemerintah pada masyarakat, tetapi juga sebuah reformasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat.

William Lai mengatakan, usai aturan transisi selesai di Yuan Legislatif, tugas transformasi keadilan akan masuk ke tahap baru berikutnya. Berdasarkan aturan transisi, rencana terkait transformasi keadilan dan promosi hal terkait, akan didirikan instansi tingkat dua oleh Yuan Eksekutif disebut “Dewan Promosi Transisi Keadilan”. Mereka bertugas merencakanan membuka data politik, menghapus otoritarianisme, peradilan yang adil dan mengembalikan kenyataan sejarah.

William Lai mengatakan, isi dari Dewan ini sangat penting karena akan sangat mempengaruhi keberhasilan transisi keadilan. Beliau menunjuk Dewan non-portofolio Luo Bing-cheng (羅秉成) untuk menjadi pengawas kedepannya dan segera mengajukan dafar nama anggota dewan, aturan instansi dan anggarannya, agar dalam waktu dekat segera dalam posisi.

Juru bicara Yuan Eskekutif Hsu Kuo-yung (徐國勇) mengatakan, “Kedepannya memerintahkan dewan non-portofolio Luo Bing-cheng bertanggung jawab mengawasi, secepatnya mengajukan daftar nama anggota Dewan Transisi Keadilan sesuai aturan, perarturan instansi, anggaran dan lainnya. Dalam menjalankan tugas persiapan, diharapkan dalam waktu yang sesingkatnya agar dapat segera bertugas, dan menjawab permintaan masyarakat atas transformasi keadilan dan rekonsiliasi serta persatuan.”

Berdasarkan aturan tersebut, Dewan ini akan dibentuk dari 9 anggota, dengan daftar nama diajukan oleh Perdana Menteri dan disetujui oleh Yuan Legislatif untuk bertugas.

Selain itu, Komite Penasihat Proyek Arsip Politik yang dibentuk oleh Dewan Pengembangan Nasional (NDC), juga secara resmi mengumumkan untuk melakukan pemeriksaan arsip politik. Biro Arsip NDC yang bertanggung jawab pada Komite tersebut pada hari ini mengatakan, akan ada 20 ilmuan yang mengerti tentang arsip politik yang akan menjadi anggota dewan, membentuk 5 tim yaitu komposisi kebijakan pemerintah, investigasi dan interogasi, pemeriksaan peradilan, pertahanan diplomatik, keamanan dan pemerintah daerah. Pada Januari tahun depan akan memeriksa instansi tingkat 2 pemerintah pusat, Kementerian Pertahanan dan yang berada dibawahnya, Kementerian Hukum dan instansi dibawahnya, Ditjen Kepolisian dan instansi terkait, jaksa dan peradilan, serta 32 instansi penting terkait.

Direktur Biro Arsip NDC Chang Yu-hua (張玉華) mengatakan, NDC telah menugaskan para ilmuan terkait 80 kejadian politik penting dan 30 ribu kata kunci terkait orang, masalah, lokasi dan benda. Dengan menggunakan mesin pelacak terbesar untuk mencari “Jaringan penyelidikan direktori instansi”, juga menggunakan pemeriksaan manual untuk meneliti detailnya. Jika tidak ada bagiannya, akan meminta instansi ikut dalam pemeriksaan dan dalam prosesnya juga akan memperhatikan jaringan terkait.

Termasuk arsip rahasia Biro Keamanan Nasional (NSB) dan Biro Intelijen Militer (MIB), Biro Arsip akan meminta untuk dienkripsi atau didekripsi. Namun jika dokumen terkait tidak dapat dipindahkan atau dibuka untuk sementara waktu, akan tetap diawasi oleh instansi pemeriksa terkait.