QR Code

Aturan Sipil Ikut Putusan Pidana Diajukan Bulan Febuari ke Yuan Legislatif

2018-01-11
  • Aturan Sipil Ikut Putusan Pidana Diajukan Bulan Febuari ke Yuan Legislatif

    Aturan Sipil Ikut Putusan Pidana Diajukan Bulan Febuari ke Yuan Legislatif

    Simulasi peradilan dari Aturan Sipil Ikut Putusan Pidana Diajukan Bulan Febuari ke Yuan Legislatif. (Foto:CNA)

(Taiwan, ROC) – Pengumuman Yuan Judisial atas rancangan “aturan sipil ikut serta keputusan pidana” mengundang banyak perhatian, masyarakat punya pandangan berbeda perihal “hakim sipil”  ikut serta dalam pengambilan keputusan pengadilan.

Sekretaris Jenderal Yuan Judisial Lu Tai-lang (呂太郎) dalam wawancara saat menghadiri simposium sidang Judisial pada hari ini (11/01) mengatakan, Yuan Judisial melalui memeriksa, mengadili dan pembahasan, bersama-sama mempelajari rancangan ini. Kemudian mengadakan jajak pendapat, forum penjelasan dan simulasi peradilan, melakukan pendalaman kemungkinan aturan sipil ikut serta keputusan pidana. Yuan Judisial saat ini tengah mempromosikan aturan ini dan tidak ada masalah besar, diperkirakan akan mengajukan rancangan terkait pada bulan Febuari ke Yuan Legislatif untuk dibahas.

Lu Tai-lang mengatakan, “Semoga pada bulan Febuari dapat mengantar rancangan ini ke Yuan Legislatif, dilihat apakah bulan Febuari dapat selesai tahap ini. Kami berdasarkan simulasi aturan diloloskan, paling lambat kami harapkan aturan ini dapat disetujui dan dapat diberlakukan dalam 2 tahun.”

Ketuan Yuan Judisial, Hsu Tzong-li (許宗力) juga dalam sambutannya di simposium sidang Judisial, menyampaikan surat terbuka Ketua Yuan Judisial pada masyarakat, melaporkan kepada masyarakat setiap reformasi yang dipromosikan oleh Yuan Judisial usai jajak pendapat. Selain menyelesaikan rencana aturan sipil ikut serta keputusan pidana, juga menyelesaikan rencana “prosedur khusus tuntutan ketenagakerjaan” serta rancangan “partisipasi korban tindak pidana dalam litigasi” di dalam aturan pidana, saat ini tengah secara aktif diproses oleh Mahkamah Agung (MA). Dari penafsiran MA perihal konstitusi, sejak November 2 tahun lalu hingga saat ini, telah sampai penafsiran nomor 19 dan seluruhnya meliputi jaminan atas Hak Asasi Manusia, meliputi persamaan hak pernikahan, hubungan hak khusus dan perlindungan dan lain lain. Berliau berharap masyarakat dapat melalui mengenal peradilan, mengawasi peradilan, sehingga dapat lebih mempercayai peradilan