QR Code

Parpol dan Ormas Usung Referendum Berkenaan dengan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

2018-01-13
  • Parpol dan Ormas Usung Referendum Berkenaan dengan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

    Parpol dan Ormas Usung Referendum Berkenaan dengan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

    Parpol dan Ormas Usung Referendum Berkenaan dengan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

        (Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan lolosnya Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam rapat sidang pembacaan tahap ke tiga di Yuan Legislatif, telah menimbulkan ketidakpuasan bagi partai oposisi dan organisasi masyarakat, dimana kini tengah mengusung aksi referendum untuk pengambilan keputusan akhir terhadap Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Pihak Yuan Eksekutif pada hari Jumat tanggal 12 Januari menjelaskan bahwa referendum adalah hak setiap warga negara.

        Hari Jumat tanggal 12 Januari Koordinator partai Social Democratic Party atau SDP, Fan Yun, bersama dengan Serikat Pioneer Labor, Serikat Tainan Sprout dan beberapa pakar ahli lainnya menggelar jumpa pers Penggalangan Aliansi Referendum Penolakan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

        Fan Yun menyebutkan bahwa revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan kali ini, malah semakin menurunkan kondisi tenaga kerja. Hal ini juga menunjukkan bahwa asas demokrasi Taiwan mengalami krisis ketidakmampuan dalam mengatasi program kebijakan terkait publik dan masyarakat. Fan juga memberikan krtitik terhadap Kementrian Ketenagakerjaan atau MOL yang dianggap tidak mampu memberikan solusi yang lebih rasional dalam hal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu partai berkuasa yang selalu membentengi diri dengan “Pagar kawat berduri”, malah membuat keputusan secara asal berkenaan dengan masa depan para buruh pekerja.

        Fan Yun mengatakan, “Kami telah mempersiapkan sebuah rancangan untuk didiskusikan dengan para pakar referendum dan pakar ketenagakerjaan. Selanjutnya kami juga akan secepat mungkin memberikan pengumuman terkait kepada siapa saja yang bersedia untuk mengikuti aksi ini. Rancangan pertanyaan referendum yang kami ajukan adalah ‘Apakah Anda menyetujui pembatalan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diumumkan oleh Presiden pada tanggal, bulan dan tahun 2018?’”.

        Partai New Power Party atau NPP pada hari Jumat tanggal 12 Januari juga menggelar jumpa pers untuk mengumumkan hasil jajak pendapat terbaru. Dari hasil jajak pendapat, sebanyak 52% masyarakat beranggapan bahwa hasil revisi terkait, akan mengurangi kesejahteraan para buruh pekerja, 69% masyarakat menyetujui untuk melakukan referendum pengambilan keputusan akhir terkait revisi undang-undang dan meminta pihak Yuan Legislatif untuk membahas dan mempertimbangkan kembali perihal Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pihak NPP menjelaskan bahwa referendum dapat dilakukan bersamaan pada saat pemilu kabupaten dan kota, yang akan dilakukan pada akhir tahun 2018.