QR Code

Pelaku Aksi Demo Pelajar Dinyatakan Tidak Bersalah Menteri Dalam Negeri : Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

2018-03-14
  • Pelaku Aksi Demo Pelajar Dinyatakan Tidak Bersalah  Menteri Dalam Negeri : Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

    Pelaku Aksi Demo Pelajar Dinyatakan Tidak Bersalah Menteri Dalam Negeri : Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

    Pelaku Aksi Demo Pelajar Dinyatakan Tidak Bersalah Menteri Dalam Negeri : Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

(Taiwan, ROC) - Pengadilan Tinggi Taiwan tanggal 13 Maret mengumumkan keputusan untuk kasus pendudukan Yuan Legislatif dalam aksi demo Pelajar Bunga Matahari tanggal 18 Maret 2014 yang mana 22 orang pelajar yang digugat termasuk Lin Fei-fan, Chen Wei-ting dan Huang Kuo-chang dinyatakan tidak bersalah, hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat hasil keputusan ini dapat menjadikan pendudukan instansi pemerintah manjadi hal yang lumrah.

Menteri Dalam Negeri, Yeh Jiunn-rong hari Rabu tanggal 14 Maret ketika diinterpelasi menyampaikan, kementerian dalam negeri menghormati hasil keputusan pengadilan, sikap dan prinsip pihak kepolisian dalam menanggani kasus demo juga tidak berubah, menjaga kebebasan berpendapat dari masyarakat namun apabila tidak melanggar hukum maka akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

  Yeh Jiunn-rong, “Tetapi penanganan kasus demo dari instansi kepolisian kami tidak berubah, pada dasarnya adalah untuk memberikan jaminan dalam kebebasan berpendapat dan berserikat bagi masyarakat umum namun apabila tidak melanggar hukum kami akan sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu melindungi kepentingan umum, untuk itu kami menghormati tiap kasus ini, tetapi akan kami tanggangi sesuai dengan prinsip kami.”

Ketika ditanyakan mengenai definisi dari tidak melanggar hukum? Yeh Jiunn-rong mengatakan, dalam menjalankan wewenang, polisi akan menyesuaikan dengan prinsip proporsional, selain ingin menjamin hak masyarakat juga harus menjaga kepentingan umum, dengan pinsip dasar ini dalam setiap kasus yang ditanggani polisi juga terus melakukan perbaikan hukum.