QR Code

Peraturan Batas Waktu Ke Luar Negeri bagi Purnawirawan Tidak Akan Diperpendek

2018-03-14
  • Peraturan Batas Waktu Ke Luar Negeri bagi Purnawirawan Tidak Akan Diperpendek

    Peraturan Batas Waktu Ke Luar Negeri bagi Purnawirawan Tidak Akan Diperpendek

    Peraturan Batas Waktu Ke Luar Negeri bagi Purnawirawan Tidak Akan Diperpendek

        (Taiwan, ROC) – Sekalipun dalam “Peraturan Perlindungan Rahasia Negara” tertera bahwa para purnawirawan usai pensiun akan dibatasi perijinan ke luar negeri dalam kurun waktu 3 tahun di awal, setiap instansi pemerintah memiliki hak untuk memperpendek atau memperpanjang batas waktu tersebut, namun dalam praktek di lapangan, banyak instansi yang lebih cenderung memperpendek batas waktu pengontrolan ijin ke luar negeri.

        Guna memperketat sistim perlindungan rahasia negara yang ada, Komisi Yudisial Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 14 Maret menggelar rapat diskusi berkenaan dengan “Rancangan Perbaikan Peraturan Perlindungan Rahasia Negara”, dimana ditambahkan penjelasan berkenaan dengan masa batas waktu perijinan ke luar negeri 3 tahun di awal, hanya dapat diperpanjang dan tidak boleh diperpendek. Kementrian Kehakiman atau MOJ menyampaikan bahwa usai perbaikan peraturan tersebut, maka akan berlaku dan disesuaikan dalam peraturan hubungan antar selat, sehingga diyakini mampu menurunkan prosentase resiko terjadinya pembocoran rahasia negara yang dilakukan oleh mantan pegawai dalam instansi pemerintahan.

        Menteri Kehakiman Chiu Tai-shan mengatakan, “Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 29 November 2016 lalu mengundang Kementrian Kehakiman atau MOJ, Badan Keamanan Nasional atau NSB, Kementrian Luar Negeri atau MOFA dan instansi terkait lainnya, untuk bersama mendiskusikan masalah perijinan ke luar negeri bagi pegawai negeri, termasuk prajurit militer. Hasil dari diskusi tersebut adalah memutuskan jika masa batas waktu perijinan ke luar negeri hanya dapat diperpanjang dan tidak dapat diperpendek. Untuk itu kami melakukan perbaikan peraturan pada pasal ke 26 butir ke 2, dimana disebutkan hanya dapat diperpanjang dan tidak dapat diperpendek.”

        Selain itu, sehubungan dengan maraknya kasus spionase belakangan ini, guna dapat lebih efektif dalam melakukan pemecahan kasus, pertanggungjawaban, pelacakan dan pengumpulan data rahasia negara, maka diperlukan sebuah sistim yang mampu mengantisipasi terjadinya kasus spionase dari dalam negeri terlebih dahulu. Ada beberapa anggota Yuan Legislatif yang mengajukan perbaikan peraturan yang diberlakukan, sehingga dapat mem,perkecil kemungkinan terjadinya pembocoran rahasia negara hingga ke luar negeri, termasuk ke Daratan Tiongkok, Hongkong, Macau dan sekitarnya. Berkenaan dengan sang pelaku, akan dikenakan ganjaran hukuman tambahan setengah kali lipat dari hukuman semula. Pihak MOJ menyetujui adanya perbaikan peraturan yang dilakukan tersebut.