QR Code

RUU Arsip Politik Diloloskan Guna untuk Mendukung Keadilan Transisional

2018-05-17
  • RUU Arsip Politik Diloloskan Guna untuk Mendukung Keadilan Transisional

    RUU Arsip Politik Diloloskan Guna untuk Mendukung Keadilan Transisional

    RUU Arsip Politik Diloloskan Guna untuk Mendukung Keadilan Transisional

(Taiwan/ROC) --- Yuan Eksekutif pada Kamis (17/5) meloloskan RUU terkait ketentuan arsip politik. RUU ini akan diterapkan untuk mengumpulkan beberapa sumber arsip politik terkait dengan White Terror dan Peristiwa 228 yang terjadi pada masa pemerintahan Partai Kuo Min Tang (KMT). Menurut RUU ini, instansi pemerintah terkait harus menyelesaikan langkah awal selama 6 bulan terhitung dari RUU ini diberlakukan. Langkah-langkah ini meliputi inventarisasi arsip politik, pemeriksaan akan file yang dipegang oleh partai politik dan organisasi pendamping. Setelah diperiksa oleh komite yang ditunjuk, arsip ini akan menjadi arsip nasional dan diatur oleh Biro Arsip Nasional yang berada di bawah naungan Dewan Pengembangan Nasional (NDC).

 

Komite Keadilan Transisional diperkirakan akan beroperasi pada akhir bulan ini. Dewan Pengembangan Nasional (NDC) mengajukan RUU terkait ketentuan arsip politik. Yuan Eksekutif pada Kamis (17/5) meloloskan RUU ini. RUU ini akan diatur berdasarkan Undang Undang Khusus Kearsipan, yang mana merupakan bagian terpenting dalam peraturan transisi.

 

Berdasar atas aturan dari RUU ini, periode untuk penerapan arsip politik, terhitung dari 15 Agustus 1945 hingga 6 November 1992. Ini meliputi arsip politik dan pelbagai catatan sejarah terkait tragedi 228, mobilisasi kerusuhan, dan sistim darurat militer. Instansi pemerintah terkait harus melengkapi inventarisasi arsip, terhitung 6 bulan setelah RUU ini diberlakukan. Arsip-arsip ini meliputi berkas yang dimiliki oleh partai politik dan organisasi pedamping. Nantinya, setelah melewati pemeriksaan oleh komite keadilan transisional, berkas tersebut akan masuk ke dalam ranah yang diatur oleh Biro Arsip Nasional.

 

Wakil Direktur NDC Zeng Xu-zheng (曾旭正) mengatakan, “Secara khusus, dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan dan diverifikasi adalah terkait dengan sistim darurat militer, kekacauan mobilisasi dan tragedi 228. Setelah diverifikasi, arsip tersebut akan menjadi bagian dan diatur oleh Biro Arsip Nasional. Definisi ini dirasa juga sudah cukup jelas. Seluruh aturan arsip politik ini mengikuti ketentuan dari komite keadilan transisional, sehingga untuk pengertian lebih lanjut juga diatur disana”.

 

RUU ini juga mengatur akan prosedur untuk mengungkap arsip politik. Untuk arsip politik yang telah dirahasiakan selama lebih dari 30 tahun, maka secara otomatis akan diungkap, kecuali berkas tersebut memiliki bukti dan ketentuan untuk dirahasiakan. Wewenang pengungkapan arsip politik ini juga berada pada Biro Arsip Nasional, serta mereka wajib mengumumkan niat serta prosedur yang diterapkan. Dalam arsip politik tersebut juga harus disertakan nama, kode, nama samaran dan data-data penting lainnya. Hal ini wajib diungkap untuk menerapkan keadilan transisional dan mengembalikan kebenaran sejarah.

 

RUU ini hanya mengatur pengungkapan arsip politik. RUU ini tidak mengatur akan denda dan sanksi bagi partai politik dan organisasi pendamping yang menolak jika berkasnya dijadikan sebagai arsip nasional. Zeng Xu-zheng mengemukakan bahwa ketentuan transisional telah menetapkan jumlah denda dan sanksi yang akan dikenakan, yakni sekitar NT$ 1 juta hingga NT$ 5 juta.

 

Perdana Menteri William Lai mengemukakan bahwa penerapan keadilan transisional merupakan kebijakan penting Presiden Tsai Ing-wen. Salah satu misi utamanya terletak pada perencanaan akan transparansi arsip politik. Beliau juga berharap dengan diungkapnya catatan sejarah dan kebenaran di masa lampau, dapat mengembangkan perdamaian di masyarakat. Dirinya menginstruksikan NDC untuk melakukan komunikasi dengan partai oposisi dan sesegera mungkin melegalisasi RUU ini.